Korea Selatan mempertimbangkan penundaan pajak kripto hingga 2029
Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan berencana bertemu dengan perwakilan lima bursa kripto besar pada Jumat untuk membahas penundaan pajak kripto. Pajak tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027, tetapi partai itu telah mengusulkan rancangan undang-undang untuk menunda penerapannya hingga 2029. Partai tersebut menyebut infrastruktur perpajakan yang belum memadai dan kesulitan memperoleh data perdagangan sebagai alasan penundaan yang diusulkan. Pembahasan ini dapat memengaruhi prospek regulasi pasar kripto Korea Selatan, tetapi belum ada keputusan akhir yang diumumkan.
Neutral
Penundaan yang diusulkan dapat sedikit menguntungkan trader kripto Korea Selatan karena akan menunda beban pajak dan memberi bursa serta regulator lebih banyak waktu untuk bersiap. Namun, langkah tersebut masih sebatas usulan legislatif, dan pertemuan hari Jumat merupakan diskusi, bukan perubahan kebijakan yang telah dipastikan. Karena itu, dampak langsung terhadap perdagangan kemungkinan terbatas, meskipun sentimen lokal dapat bereaksi terhadap perkembangan RUU tersebut. Perdebatan serupa mengenai waktu penerapan pajak kripto cenderung menimbulkan ketidakpastian regulasi tanpa harus mendorong pergerakan harga kripto global yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, trader mungkin akan mencermati tanda-tanda dukungan politik, rincian penerapan, serta perubahan apa pun dalam aktivitas bursa. Dalam jangka panjang, penundaan dapat meningkatkan kejelasan dan kesiapan untuk mematuhi aturan, tetapi kerangka pajak yang akhirnya diterapkan dan dampaknya terhadap volume perdagangan di Korea Selatan masih belum pasti. Berita ini tidak secara langsung mengubah fundamental pasar global, likuiditas, atau indikator pasar utama, sehingga penilaian keseluruhannya tetap netral.